"BUMN itu profesional hitam putih. Kalau BUMN ditarik ke politik, maka itu jadi wilayah abu-abu, ini bahaya sekali. Hentikan dan selesaikan kasus ini, jangan tarik kasus BUMN ke dunia politik karena merusak BUMN," kata Said.
Ia mengatakan, dengan cara yang dilakukan Dahlan saat ini, mantan Direktur Utama PLN ini akan mendapatkan banyak kecaman. Selain itu, penyerahan kasus dugaan pemerasan ke ranah politik juga diprediksi tak akan membawa penyelesaian yang tuntas. Bahkan, menurut Said, persoalan ini akan membuat Dahlan tak fokus dalam menjalankan tugasnya.
"Harusnya dia fokus benahi internalnya saja dulu. Kalau sudah begini, dia susah bekerja, apalagi bukti-buktinya juga kabarnya lemah," kata dia.
Said menekankan, saat ini, Dahlan harus memikirkan cara membersihkan internal BUMN dari intervensi pihak luar. Cara yang bisa dilakukan, pertama, menggelar pemilihan direksi, terutama direktur utama dan direktur keuangan, yang bersih, jujur, dan berani.
"Cara keduanya adalah dengan melindungi para direksi ini dari intervensi. Jauhkan para direksi ini dari ranah politik. Setiap dipanggil DPR, cukup Kementerian BUMN yang maju di depan. Direksi BUMN hanya memberikan data saja. Ini untuk mencegah ruang transaksi terjadi. Demikian juga dengan kunjungan kerja, jangan sampai dibiarkan sendiri, harus didampingi kementerian," paparnya.
Dugaan pemerasan dan kongkalikong antara BUMN dan DPR kembali mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan diketahui mengeluhkan adanya permintaan jatah oleh anggota DPR pada sejumlah BUMN. Keluhan itu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui pesan singkat, yang kemudian bocor ke media. Dahlan juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang BUMN melakukan kongkalikong. Hal ini memancing respons Dewan karena Dahlan sempat mengungkapkan ada 10 nama anggota DPR yang menurutnya pernah melakukan upaya pemerasan. Namun, saat memberikan keterangan di Badan Kehormatan DPR, 5 November 2012, Dahlan hanya melaporkan dua nama. Dua oknum anggota DPR yang dilaporkannya berisial IL dan S, yang diduga berupaya memeras tiga BUMN. Belakangan, Dahlan menambahkan lima nama baru. Akan tetapi, laporannya tak dilengkapi bukti yang menguatkan adanya upaya pemerasan.
http://nasional.kompas.com/read/2012/11/10/1051238/Dahlan.Iskan.Membahayakan.BUMN?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp
