Namun, kegemarannya sering turun ke lapangan itu tidak jarang juga mengundang kritik karena dianggap tidak ada pendekatan dengan orang-orang di dalam Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
Salah satu yang memberikan kritik kepada Jokowi adalah anggota Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin. Sampai saat ini dia menilai Jokowi masih belum melibatkan DPRD secara intensif. Bahkan, dia menganggap Jokowi sporadis karena lebih banyak melontarkan ide-idenya di jalanan ketimbang menuangkannya secara tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan membahasnya bersama DPRD DKI.
Saat ditanyakan kepada Jokowi terkait hal tersebut, Jokowi pun memiliki keteguhan untuk tetap terus turun ke lapangan. Menurut dia, turun ke lapangan dan terus gencar menemui warga adalah hobinya yang tidak dapat lagi diganggu gugat.
"Kalau itu hobi, ke lapangan itu hobi. Kalau lapangan enggak terkuasai, bagaimana saya membuat kebijakan. Kalau persoalan enggak saya kuasai di masyarakat, di lapangan bagaimana saya mendesain sebuah program. Kalau lapangannya saya tidak mengerti, nanti kita bikinnya seperti apa. Apakah cukup hanya dengan laporan-laporan dari lurah dan camat? Terus kita cuma ya, ya, ya gitu aja di dalam kantor?" kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (26/11/2012).
Menurut Jokowi, pendekatan itu dilakukannya melalui jajaran pemerintah di bawahnya. Tidak semua pekerjaan, kata dia, harus dilimpahkan kepada Gubernur. "Ya, masak berkali-kali, ya gantian dong. Kadang saya kadang Pak Wagub, kadang Pak Sekda. Ya begitu aja," kata Jokowi.
Saat itu, DPRD DKI juga menyayangkan sikap Jokowi yang terus turun ke lapangan sehingga dapat berdampak pada pengesahan APBD DKI untuk tahun 2013 yang dipastikan molor karena sampai saat ini pembahasannya masih alot.
"Malam-malam itu kami maraton kerja terus kok ngurus anggaran. Nanti saya ke DPRD sudah dalam bentuk sebuah kertas program ke sana," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan baru akan ke DPRD DKI apabila memang perannya dibutuhkan dan dalam keadaan mendesak. "Nanti kalau ada kebijakan yang belum jelas, ya dijelasin. Yang menjelaskan itu bisa saja sekda, kepala dinas, kepala Bappeda, bisa wagub, dan juga bisa saya. Kalau hal yang gede dan memang perlu penjelasan saya dan memang sangat urgent, baru saya yang ke sana dan akan menjelaskan. Masak dikit-dikit harus saya. Berarti saya ke kampung, ngurus ini, ngurusi ke Dewan, huwaaaa ke sana ke sini gimana. Jokowi ini hanya satu orang," ujar Jokowi.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/26/11560320/Kurang.Pedekate.ke.DPRD.Ini.Jawaban.Jokowi
